Jakarta, - Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menyebut konsep urbanisasi dan transmigrasi itu berbeda. Urbanisasi merupakan perpindahan penduduk dari desa ke kota atas inisiatif sendiri atau ajakan teman. Bila pergi ke kota tanpa diimbangi dengan ketrampilan kerja dan tak adanya lapangan kerja maka arus perpindahan penduduk itu akan menimbulkan masalah ekonomi dan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, kriminal, hingga merusak citra kota.
 
Hal demikian berbeda dengan transmigrasi. Transmigrasi merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat untuk melakukan migrasi ke tempat yang sudah ditetapkan. Di sana mereka diberi lahan, rumah, hingga dijamin hidupnya selama satu hingga satu setengah tahun. "Sebelum ditempatkan di satuan pemukiman, mereka dilatih lebih dahulu sehingga mampu mengolah lahan yang diberikan," ujarnya.
 
Apa yang dilakukan oleh pemerintah sejak tahun 1950 itu mempunyai dampak positif, masyarakat menjadi sejahtera, terciptanya lapangan kerja, dan tumbuh kawasan baru ekonomi di luar Jawa.
 
Hal ini disampaikan Viva Yoga saat mengisi podcast pada salah satu media, Jakarta, 21 Mei 2026. Menurutnya, tumbuhnya kawasan baru akan terciptanya lapangan kerja, dan berbagai aktivitas kehidupan manusia mampu mendorong dinamika pembangunan di daerah yang sebelumnya kosong, sepi, tak berpenghuni, dan terisolasi. 

Kemajuan inilah yang membuat program transmigrasi menjadi suatu yang menarik bagi para bupati. "Ada 61 proposal yang diajukan para bupati untuk membuka kawasan baru transmigrasi di daerahnya yang masih luas dan minim penduduk," ujarnya.
 
Para bupati ingin ada kawasan baru sebab sudah terbukti dengan pembukaan lahan untuk transmigrasi mampu membuka kawasan yang terisolasi menjadi kawasan yang dapat diakses sehingga di sana tumbuh aktivitas ekonomi. “Dari aktivitas yang kecil hingga akhirnya menjadi kota”, ujarnya. "Jadi program ini mampu menciptakan kota-kota baru," tambahnya.
 
Tercatat transmigrasi yang sudah dilakukan  telah melahirkan 1.567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten, dan tiga provinsi. "Desa hingga kabupaten dan provinsi akan bertambah bila kawasan baru yang diajukan Bupati direalisasi," tutur Mantan Anggota Komisi IV DPR itu.
 
Kepada presenter podcast, Viva Yoga menjelaskan untuk menjadi transmigran tidak harus berlatar belakang petani. Kawasan transmigrasi yang di dalamnya ada desa, dikembangkan secara tematik sehingga di 154 kawasan yang ada, komoditas unggulannya berbeda-beda. "Bila di Jambi, komoditas unggulan sawit maka di Musi Banyuasin komoditas unggulannya padi, di Gorontalo Utara kelapa, di kawasan Sulawesi Tengah ada coklat, durian, dan kakao," ujarnya.
 
Keinginan bupati untuk membuka kawasan juga disebabkan buah dari paradigma baru transmigrasi. Dikatakan bila pada masa Orde Baru, program ini bersifat top down. Semua kebijakan, arah, dan penempatan transmigran ditetapkan oleh pemerintah pusat. Setelah era reformasi, paradigma baru transmigrasi bersifat bottom up. "Pemerintah daerah yang menentukan ada tidaknya transmigrasi di wilayahnya," ucap Viva Yoga.
 
Dengan mengacu pada banyaknya proposal pengajukan pembukaan kawasan baru, Viva Yoga yakin bahwa program ini bermanfaat bagi pembangunan daerah yang selanjutnya akan mendukung pembangunan nasional. “Dengan fakta demikian, Saya berharap Kementerian Transmigrasi ke depannya tidak digabung-gabungkan lagi dengan bidang lainnya”, kata Mantan Presidium MN KAHMI itu.   
 (*)